Dukung Pemulihan Ekonomi di Daerah, KPPN Bantaeng Salurkan 797,76 Miliar Dana APBN Hingga Akhir Agustus 2022

BANTAENG - Sampai dengan 31 Agustus 2022, total dana APBN yang telah disalurkan oleh KPPN Bantaeng sebesar Rp797, 76 miliar. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp385, 03 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 412, 73 miliar.

Komponen transfer ke daerah terdiri dari DAK fisik sebesar Rp130, 70 miliar, Dana BOS sebesar Rp92, 32 miliar, Dana BOP PAUD sebesar Rp9, 59 miliar, dan Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp3, 036 miliar.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Ikuti Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran Ditjen AHU

Terakhir adalah Dana Desa yang telah disalurkan sebesar Rp177, 08 miliar. Dana tersebut disalurkan ke tiga wilayah kerja KPPN Bantaeng yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Jeneponto.

Belanja pemerintah pusat di lingkup KPPN Bantaeng sendiri terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar 255, 93 miliar, belanja barang sebesar 102, 52 miliar, dan belanja modal 26, 57 miliar. Secara persentase, realisasi belanja pegawai mencapai 70, 96%, belanja barang mencapai 55, 78%, dan belanja modal mencapai 22, 31%.

Baca juga: KPPN Bantaeng Gandeng Dua Satker Kemenkeu Gelar Press Release Kinerja APBN dan UMKM Triwulan III Tahun 2022

Berdasarkan aturan terbaru, realisasi satuan kerja sampai dengan triwulan III (akhir september) harus bisa mencapai persentase yang telah ditentukan. Pada jenis belanja pegawai harus mencapai 75%, belanja barang harus mencapai 70%, dan belanja modal harus mencapai 70%.

"KPPN Bantaeng selalu berupaya mendorong satuan kerja agar dapat melakukan akselerasi belanja secara optimal dan efisien. Selanjutnya, Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa disalurkan sesuai dengan kontrak dan permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah ke KPPN", Urai Moch Fajar Adcha, SE, MM (Kepala KPPN Bantaeng)

Baca juga: Kamrussamad: Penyusunan RAPBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Konflik Laut China Selatan

Dia memaparkan, Untuk DAK Fisik, penyaluran terbanyak terdapat pada subbidang Jalan Reguler, disusul dengan subbidang Jalan Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan.

"Hal ini sesuai dengan kondisi ketiga kabupaten yang masih tergolong berada di perbukitan yang menyebabkan masih perlunya akses mobilitas berupa pembangunan jalan. Jalan sendiri digunakan untuk mobilisasi angkutan dan barang dari kota besar ke daerah Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya. Dengan adanya mobilisasi angkutan dan barang tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dapat meningkat", Lanjut Fajar

Baca juga: Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Menkumham Paparkan Laporan Keuangan TA 2021

Selain DAK Fisik, Kata Fajar, Terdapat juga Dana Desa yang disalurkan langsung ke Rekening Desa. Bulan Agustus bertepatan dengan jatuh tempo jadwal pengajuan dokumen persyaratan untuk penyaluran Dana Desa Tahap II. Sampai dengan akhir Agustus, Dana Desa yang telah disalurkan mencapai Rp177, 08 miliar. Dana desa tersebut terdiri dari realisasi penyaluran ke desa-desa di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp28, 03 miliar, Kabupaten Bulukumba sebesarRp76, 71 miliar, dan Kabupaten Jeneponto sebesar Rp72, 33 miliar.

“Tanggal 23 agustus lalu bertepatan dengan batas akhir pengajuan dana desa bagi desa melalui pemda. Sampai dengan akhir agustus, alhamdulillah telah tersalurkan sebesar 177, 08 miliar. DAK Fisik ke tiga kabupaten juga telah mencapai 130, 70 miliar. Selain kedua dana tersebut, terdapat juga penyaluran Dana BOS untuk sekolah tingkat dasar sebesar 92, 32 m ke 1951 sekolah, Dana BOP PAUD sebesar 9, 59 miliar ke 767 sekolah, dan Dana BOP Kesetaraan sebesar 3, 03 miliar. Semua dana tersebut disalurkan dengan tujuan peningkatan pembangunan di daerah dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat” Ungkap Fajar, Kepala KPPN Bantaeng.

Baca juga: Pemkab Bantaeng Bakal Kirim Pengelola Dana BOS ke Balai Diklat BPK

Menurut Fajar, Sebagai bentuk perhatian terhadap pemberdayaan usaha dan UMKM, KPPN Bantaeng juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi).

"Monev dilakukan terhadap debitur (penerima pinjaman) dan lembaga penyalur KUR dan UMi. Jumlah KUR yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur (Bank) ialah Rp851, 51 miliar ke 18.675 debitur, sedangkan UMi yang telah disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) mencapai Rp21, 3 miliar ke 5.258 pelaku usaha mikro", Jelasnya

“Kami, KPPN Bantaeng mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda , para OPD, penyalur KUR dan UMi Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto atas kerjasamanya dana APBN dapat tersalurkan dengan baik”, Pungkas Fajar(**)